 |
| Mendengarkan Pandangan Umum Fraksi |
Pati, RadarMuria.Com
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pati digelar Selasa (20/8) dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi Terhadap Raperda Tentang Perubahan APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2019.
Rapat berlangsung di Gedung DPRD dan dihadiri oleh Bupati Pati H. Haryanto bersama Wakil Bupati Saiful Arifin, Sekda Ir. Suharyono beserta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), untuk mendengar pandangan umum fraksi - fraksi.
Rapat dibuka oleh Ketua DPRD Ali Badrudin.
Tujuh dari delapan fraksi DPRD yang hadir, bergiliran menyampaikan tanggapan atas penyampaian Nota Keuangan Perubahan APBD 2019 oleh Bupati Pati pada rapat paripurna, sehari sebelumnya, Selasa (19/8).
 |
| Fraksi Partai Golkar Menyampaikan Pandangan Umum |
Fraksi Partai Golkar yang diwakili oleh Endah Sri Wahyuningati, memberi tanggapan mengenai target Pajak Hiburan yang mengalami peningkatan, dari semula sebesar Rp. 645.000.000,- menjadi Rp. 700.000.000,-.
Target Pajak Restoran yang meningkat tajam, yaitu dari 2.6 milyar rupiah menjadi 4.5 milyar rupiah, juga mendapat tanggapan.
"Pajak Restoran sangat besar potensinya dan kemungkinan masih bisa dioptimalkan", sebut Wahyuningati.
Ia juga meminta dilakukan penghitungan ulang atas target pajak tersebut.
"Mengingat banyak potensi restoran baru di wilayah Pati", ungkapnya.
Hal lain yang menjadi perhatian FPG, yaitu masih rendahnya bantuan kesejahteraan untuk para Guru Tidak Tetap (GTT) dan Guru Wiyata Bakti (GWB) di Kabupaten Pati.
Fraksi PDI Perjuangan melalui Noto Subiyanto , mendorong dilakukannya pemetaan daerah - daerah yang membutuhkan program pembuatan sumber air bersih, untuk kebutuhan rumah tangga maupun pertanian.
Hal itu disampaikan, mengantisipasi kekeringan di sebagian wilayah Kabupaten Pati saat musim kemarau.
Fraksi Partai Demokrat (FPD) dalam tanggapan melalui Sunandar, mengapresiasi bertambahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 32.8 milyar rupiah.
"Dengan penambahan ini kami berharap sektor penting pembangunan menjadi skala prioritas, meliputi sektor pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan", ucap Sunandar.
Berikutnya, Fraksi Partai Hanura (FPH) melalui Warsiti, menerima Raperda Perubahan APBD 2019.
Dan fraksinya mengajak semua pihak untuk secara hati - hati dan cermat dalam pembahasan pada tahapan selanjutnya, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 |
| Fraksi PDI Perjuangan Menyampaikan Pandangan Umum |
Fraksi Partai Nasdem (FPN) diwakili Muhammad Said, secara umum memberi apresiasi atas proyeksi peningkatan pendapatan daerah yang cukup signifikan.
Yaitu dari 2.75 trilyun rupiah pada APBD Murni menjadi 2.83 trilyun di Perubahan APBD.
Untuk itu, fraksinya mendorong Pemkab Pati meningkatkan kinerja.
"Kami berharap, Pemerintah Kabupaten Pati terus meningkatkan kinerja secara maksimal", tutur Said.
Sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, menurut Said, dapat melalui eksplorasi potensi wilayah yang ada untuk dijadikan destinasi wisata dan usaha lain yang tidak mengganggu kehidupan masyarakat.
Fraksi PKS yang diwakili M. Karmijan, menyoroti persoalan kekosongan blangko Kartu Tanda Penduduk (KTP), yang masih saja terjadi hingga saat ini.
"Mohon segera diupayakan penyelesaiannya, karena menyangkut pelayanan kepada masyarakat", pinta Karmijan.
Terakhir yang menyampaikan pandangan adalah Fraksi Partai Gerindra yang diwakili oleh Noor Laila. Fraksi ini juga mengapresiasi peningkatan PAD Kabupaten Pati.
Fraksi PKB tidak menyampaikan pandangan umum pada kesempatan itu, sehingga rapat paripurna ditutup.
(RM. Usman)
0 komentar:
Posting Komentar