 |
| Bupati Pati : Kenaikan Iuran Premi BPJS Bebani APBD |
Pati, RadarMuria.Com
Kenaikan iuran premi BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan, diprediksi akan makin membebani APBD Kabupaten Pati.
Hal itu diungkapkan Bupati Pati H. Haryanto pada rapat pertemuan antara RSU Soewondo Pati dengan stakeholder terkait, bertempat di Aula Seruni Lantai 4 rumah sakit tersebut, Senin (22/10).
"Kenaikan iuran BPJS itu justru akan jadi beban daerah, karena APBD harus mengalokasikan lebih besar dana untuk membayarkan iuran masyarakat tidak mampu atau Penerima Bantuan Iuran BPJS", ungkap bupati.
Bupati pun mengaku setuju dengan konsep gotong royong BPJS.
Namun demikian, lanjutnya, iuran premi tidak harus serta - merta dinaikkan.
"Justru, mestinya BPJS mengedukasi masyarakat yang belum tertib membayar BPJS Mandiri", harap bupati.
Karena, menurutnya, masih banyak masyarakat yang menunggak pembayaran BPJS Mandiri dan baru mengurus kembali saat harus dirawat di rumah sakit.
Dan hal itu, tambah bupati, menjadi dilema tersendiri bagi penyedia layanan kesehatan.
"Kalaau kita hanya dituntut untuk meningkatkaan pelayanan tanpa diimbangi dengan sarana prasarana dan anggaran yang memadai, sudah barang tentu kita tidak bisa", tambah bupati.
Terkait itu, agar masyarakat juga tidak dirugikan atas permasalahan tersebut, Bupati Haryanto meminta kepada seluruh penyedia layanan kesehatan untuk tidak mengendurkan pelayanan, sebagai akibat belum terpenuhi hasil pelayanannya.
Sebelumnya, melalui sebuah MoU, Pemerintah Kabupaten Pati telah menyetujui untuk menanggung tunggakan BPJS.
"MoU dengan BPJS, kalau tidak salah 25 milyar rupiah, yang saya tandatangani", jelas Bupati Haryanto.
Pada periode kedua kepemimpinan Jokowi ini, bupati berharap akan ada solusi atas permasalahan BPJS.
(RM. Usman)
0 komentar:
Posting Komentar