RadarMuria.Com
Setelah sukses menggelar Diklat (Pendidikan dan Pelatihan) Pencegahan dan Pemberantasan KKN (Kolusi Korupsi Nepotisme) Tingkat Jawa Tengah di Kota Pekalongan pada 25 dan 26 Oktober 2019 lalu, Dewan Pimpinan Wilayah Jawa Tengah GNPK (Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi) akan menggelar kegiatan serupa, ditingkat nasional.
Kegiatan diklat tersebut mendapat apresiasi dari Ketua Umum GNPK Adi Warman, SH; MH dan Sekretaris Jenderal GNPK Nagaria, SH saat hadir pada Pembukaan Diklat, yang berlangsung di Hotel Horison Kota Pekalongan.
Sebagai wujud apresiasi itu, Adi Warman meminta diagendakan kegiatan serupa, bekerjasama dengan Tim Saberpungli Kemenkopolhukam RI.
"Terkait dengan persoalan bangsa dan negara, jangan khawatir, Tim Saberpungli Kemenkopolhukam siap memfasilitasi", ungkap Adi Warman yang juga menjabat Ketua Deputi Operasional Saberpungli.
Ia menambahkan, sebagai bentuk sumbangsih kepada bangsa dan negara, diperlukan pemuda yang pemberani dalam rangka pemberantasan budaya KKN di negeri ini.
"Namun demikian, harus tetap mengedepankan perdamaian daripada tindakan represif", pinta Adi Warman yang juga menjadi salah satu narasumber pada diklat tersebut.
Adi Warman yang juga seorang lawyer itu, juga berharap bahwa setiap persoalan yang terjadi di masyarakat tidak mesti harus diselesaikan melalui jalur hukum, karena pertimbangan efektifitas.
Terkait tindakan korupsi dan pungli yang membelit negeri ini, Adi menilai, seolah sudah menjadi budaya yang sulit dihilangkan. Dan itu, imbuhnya, menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.
Maka, pihaknya mendukung setiap gerakan yang bertujuan untuk memberi edukasi masyarakat terhadap pencegahan dan pemberantasan KKN.
Sementara itu, Ketua GNPK Jawa Tengah H. Mastur mengatakan, organisasi yang dipimpinnya itu diharapkan menjadi pelopor dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, utamanya di wilayah Jawa Tengah.
"Untuk itu, GNPK bekerjasama dengan institusi terkait, berkomitmen dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi dan membantu persoalan - persoalan hukum yang terjadi di daerah", terang H. Mastur.
Di tempat yang sama, Sekretaris GNPK Jawa Tengah H. Rahmad Dakwah menambahkan, GNPK harus menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi, sebagai bentuk partisipasi dalam pembangunan bangsa dan negara.
"Sebagai bentuk partisipasi terhadap pembangunan bangsa dan negara, GNPK harus menjadi garda terdepan. Kalau bukan kita siapa lagi, kalau tidak saat ini kapan lagi", tegas Rahmad didampingi pengurus lainnya, N. Aji Gunawan.
Pihaknya pun menyampaikan terima kasih atas dukungan semua pihak dalam penyelenggaraan diklat, sehingga berlangsung sukses, aman dan lancar.
Diklat yang berlangsung selama 2 hari itu, diikuti kurang lebih 200 peserta dari Jawa Tengah, Jawa Barat dan Banten, mengambil tema 'Mediasi Penanganan Masalah Strategis Menyikapi Permasalahan - Permasalahan di Daerah'.
Selain para petinggi GNPK, turut hadir pada pembukaan diklat yaitu Forkopimda Pekalongan dan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah.
(RM. Usman /: rilis)
0 komentar:
Posting Komentar