Pati, RadarMuria.Com. Dana Desa (DD) 2021 untuk Kabupaten Pati mencapai 426 milyar rupiah dan akan dibagi untuk 401 desa.
Penggunaan DD tersebut, sesuai Permendesa PDTT difokuskan untuk 3 hal, yaitu, membentuk dan mengembangkan atau merevitalisasi BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) maupun BUMDes Bersama (BUMDesma); penanganan Covid-19 dengan memberi BLT-DD; dan pembangunan infrastruktur produktif dengan menerapkan padat karya.
Hal itu diungkapkan Kepala Dispermades (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) Kabupaten Pati, Sudiyono, Kamis (7/1), kepada RadarMuria.
"Memang ada sedikit perbedaan dalam rumus pembagiannya dibanding tahun sebelumnya, tetapi tidak signifikan. Ada penurunan dan ada kenaikan di masing - masing desa, sedikit saja", terang Sudiyono.
Jumlah DD sebesar itu, sebutnya, masih relatif sama dibandingkan tahun lalu dan hal itu bukan merupakan indikator belum meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pati.
"Ada intervensi dari pemerintah, salah satunya untuk penanganan Covid-19. Utamanya untuk pemberian Jaring Pengaman Sosial berupa BLT (Bantuan Langsung Tunai) selama 12 bulan, kisaran 300 ribu rupiah per KPM per bulan dimulai Januari", jelasnya.
Sekalipun penyaluran BLT-DD dimulai Januari, tetapi menurut Sudiyono, akan terjadi molor karena regulasi dan proses persiapannya membutuhkan waktu.
"Proses pencairannya hampir sama dengan yang kemaren, namun ini dipisahkan. Khusus untuk BLT sendiri, khusus non BLT sendiri. Tapi prinsipnya sama", lanjut Sudiyono.
Walaupun tidak ditentukan berapa besar alokasi masing - masing kegiatan yang dibeayai DD, Sudiyono berharap, penggunaan dana tersebut disesuaikan dengan ekskalasi atau tingkat kebutuhan di desa masing - masing.
"Wajib yang harus dilakukan adalah, penyediaan dana untuk BLT-DD, penyediaan dana untuk kebencanaan Covid-19 dan hal - hal untuk penangan stunting", ujarnya.
Stunting masih menjadi perhatian, karena menurutnya, angka stunting masih tergolong tinggi.
"Walaupun trend-nya mulai turun, berdasarkan data dari Dinkes. Sudah kita lakukan penanganan sejak 2 tahun lalu. Tetapi, adanya pandemi ini, tentu sangat mempengaruhi", ungkap Sudiyono.
Terkait rencana pencairan DD, dia meminta pemerintah desa segera mempersiapkan langkah - langkah, yaitu menyusun APBDes, mengadakan musdes (musyawarah desa) untuk menentukan KPM, serta hal lain yang diperlukan.
"Karena sudah pengalaman di tahun sebelumnya dan sudah sejak awal ditetapkan landasannya sesuai Permenkeu dan Permendes, maka proses pencairan nanti tidak begitu menjadi masalah", tuturnya.
Terhadap penggunaan DD tersebut, Sudiyono juga mengajak semua pihak untuk turut melakukan pengawasan, agar tidak terjadi penyimpangan.
"Apalagi menjelang pelaksanaan pilkades serentak. Jangan dikaitkan dengan politik, karena DD memang untuk rakyat", tegasnya.
(RM. Usman)
0 komentar:
Posting Komentar