Pati, RadarMuria.Com Keberadaan botoh dinilai dapat mengganggu jalannya demokrasi dalam Pilkades (pemilihan kepala desa) di Kabupaten Pati yang akan digelar 10 April mendatang.
Hal itu diungkapkan Bupati Pati, Haryanto, saat menghadiri pelantikan Satgas Antijudi dan Money Politic di halaman Mapolres Pati, Rabu (31/3).
"Mereka, para botoh ini melakukan permainan untuk keuntungan pribadi. Kadang situasi yang sudah aman dapat dikacaukannya. Kalau sudah terkontaminasi botoh, masyarakat yang semula hati nuraninya ingin memilih calon A, bisa berubah haluan", ungkap bupati.
Haryanto berharap, dengan keberadaan satgas tersebut, desa penyelenggara pilkades yang berpotensi rawan permainan botoh, dapat ditekan dan masyarakat tidak terlibat di dalamnya.
"Pengalaman tahun lalu, banyak botoh ditangkap dan diproses hukum karena kasus judi pilkades", tambahnya.
Maka, pembentukan satgas itu, dinilainya, sebagai langkah yang baik mengingat situasi pilkades yang memang rawan dimanfaatkan pelaku judi atau botoh.
Haryanto berharap, Pilkades Serentak Tahun 2021 Kabupaten Pati dapat berjalan aman, lancar dan tanpa gangguan para botoh.
Kapolres Pati AKBP Arie Prasetya Syafa'at, SIK menerangkan, satgas dibentuk dalam rangka menjaga kondusifitas wilayah Kabupaten Pati menjelang pelaksanaan pilkades.
"Dalam mencegah kerawanan pilkades, kami melakukan beberapa hal. Antara lain, operasi miras dan pencegahan praktek judi pilkades. Sebab situasi yang sudah aman, bisa jadi rawan kalau warga terpengaruh judi atau botoh ini", terang AKBP Arie Syafa'at.
Pelantikan oleh Kapolres Pati terhadap 58 personel satgas tersebut, juga dihadiri Dandim 0718/Pati, Kajari dan Forkopimda.
(RM. Usman : po1/PO/MK)
0 komentar:
Posting Komentar