Pati, RadarMuria.Com Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menyelenggarakan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Tingkat Dasar di Kabupaten Pati.
Pembukaannya dilakukan oleh Ketua Bawaslu Jawa Tengah, Fajar Saka, di Muria Ballroom The Safin Hotel Pati, Rabu (06/10).
Pendidikan yang diikuti 85 peserta dari Pati dan Jepara ini, akan berlangsung selama 3 hari, mulai 6 hingga 8 Oktober 2021.
Bupati Pati, Haryanto, yang hadir pada acara tersebut mengatakan, pihaknya menyambut baik kegiatan ini karena kader parstisipatif dari kalangan masyarakat memang perlu dipersiapkan, meskipun perhelatan Pemilu masih cukup lama, yakni 2024 mendatang.
"SKKP ini langkah yang baik untuk me-refresh. Mengingatkan kembali tentang pelaksanaan pesta demokrasi. Peserta, minimal akan tahu bagaimana berdemokrasi dan penyelenggaraannya", kata Haryanto.
Menurutnya, dengan partisipasi pengawasan dari masyarakat, penyelenggaraan pesta demokrasi akan berjalan secara fair.
"Bahkan sampai tingkat paling bawah, misalnya pemilihan Kepala Desa atau malah pemilihan Ketua Rt", lanjutnya.
Bupati berpesan, semua pihak yang terlibat penyelenggaraan SKPP ini menaati protokol kesehatan Covid-19.
Sementara, Ketua Bawaslu Jateng, Fajar Saka mengatakan, meski Pemilu masih lama, berdasarkan Undang - Undang, Bawaslu punya kewajiban untuk mempersiapkan sebaik - baiknya.
"Terutama menyiapkan pemilih. Integritas demokrasi tidak bisa terwujud kalau hanya dibebankan pada penyelenggara Pemilu. Misal, Bawaslu dan KPU sudah baik, tapi ternyata trouble maker-nya pemilih yang langsung pasang tarif. Kalau seperti ini tidak akan terwujud Pemilu yang berintegritas", kata Fajar.
Melahirkan kader - kader pengawas Pemilu melalui SKPP, menurutnya, merupakan tujuan jangka panjang.
"Kita tidak bisa menilai hasilnya dalam satu atau dua bulan. Peserta semua akan jadi bagian dari 106 titik SKPP di seluruh Indonesia", ujar Fajar.
Proses Pemilu yang bermartabat dan berintegritas, sebutnya, akan menghasilkan pemimpin yang berkhidmat dan bijak. Adapun politik uang, sebutnya lagi, akan berpotensi melahirkan pemimpin yang sebaliknya.
"Maka sebarkanlah ilmu yang didapat. Sehingga ketika semakin banyak jejaring dan banyak yang paham, akan ada kekebalan atau imunitas dari virus anti demokrasi", tutur Fajar.
Dengan demikian, harapnya, politik uang, hoaks dan sebagainya, bisa ditangani sebaik - baiknya.
(RM. Usman : po3/PO/MK)
0 komentar:
Posting Komentar