Semarang, RadarMuria.Com - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mendukung konsep Kawasan Khusus Terpadu Nusantara (KKTN) di Jawa Tengah yang digagas oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
Konsep tersebut merupakan langkah penanggulangan kejahatan terorisme berbasis pembangunan kesejahteraan termasuk reintegrasi sosial eks napiter (narapidana teroris).
"Kita sambut baik. BNPT sudah punya program tinggal kita berperan, sharing-lah ya. Kalau bicara bisnis, tadi teknisnya itu lahan di mana nanti akan kami usulkan ke beliau. Maka ada assessment diawal. Terus itu nanti kita coba desain di beberapa tempat. Prinsipnya kita akan dukung. Kami juga sepakat untuk bagaimana nantinya mencegah, karena ini penting dari edukasi dan lain sebagainya," kata Ganjar Pranowo usai menerima Kepala BNPT, Boy Rafli Amar, di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin (15/11/2021).
Ganjar menjelaskan, beberapa contoh pendampingan reintegrasi sosial dan deradikalisasi kepada eks napiter sudah ada. Pola-polanya, sebut dia, tinggal direplikasi dan dipadukan dengan konsep dari BNPT. Kerja sama Pemerintah Daerah dengan BNPT melibatkan Kesbangpol, Kesra, UMKM dan Perindustrian diperlukan agar para eks napiter bisa mandiri setelah kembali ke masyarakat.
"Beberapa tadi yang sudah ada di masyarakat dan nanti (napiter) yang akan keluar juga akan bekerjasama agar kita dapat informasi itu dari BNPT. Terus kita edukasi agar kembali ke pangkuan ibu pertiwi dan bermasyarakat dengan baik. Tugas negara adalah melindungi masyarakatnya dan biar orang lain tahu," jelasnya.
Ganjar menambahkan, dalam konsep pembangunan kesejahteraan, pemerintah daerah akan memberikan dukungan penuh dan pendampingan bagi mereka yang sudah dibina BNPT dan telah diberikan keterampilan maupun yang baru kembali ke masyarakat.
"Tugas saya membantu BNPT di daerah. Kita bantu sampai tuntas termasuk permodalan, pelatihan, sampai pemasaran," tutur Ganjar.
Kepala BNPT, Boy Rafli Amar mengatakan, konsep penanggulangan kejahatan terorisme berbasis pembangunan kesejahteraan itu dilakukan dengan cara meningkatkan kesejahteraan eks napiter. Salah satunya, menurut dia, adalah memberikan lapangan pekerjaan dan kegiatan-kegiatan di bidang UKM untuk kemandirian.
Konsep tersebut, ungkapnya, akan diwujudkan dengan membentuk KKTN di lima provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tengah.
"Hari ini kami di Jawa Tengah untuk koordinasi masalah teknis yang akan dikerjakan ke depan. Mudah-mudahan bisa diwujudkan agar eks napiter yang keluar sudah ada tempat untuk menampung dan memberdayakan mereka. Harapannya ke depan tidak kembali ke kelompoknya dan punya kemandirian bidang ekonomi," kata Boy Rafli.
Dia menjelaskan, di Jawa Tengah ada sekitar 130 eks napiter. Jumlah itu tersebar di beberapa daerah. Keberadaan KKTN itu juga diharapkannya bisa menjadi kantong kegiatan kepada para eks napiter.
"Ada beberapa titik pusat deradikalisasi yang sudah berjalan dan ditambah lagi yang ini. Jadi disesuaikan dengan domisili mereka. Misal yang berdomisili di wilayah pantura seperti Semarang, Pekalongan dan lainnya bisa disatukan di tempat baru ini. Kegiatan yang di Solo Raya itu sudah ada beberapa titik, tapi tidak menggunakan sistem kawasan, tersebar," jelasnya.
Adapun hasil koordinasi dengan Gubernur Jawa Tengah itu, Boy Rafli menyebut, pengembangan kesejahteraan juga akan disesuaikan dengan minat dan bakat, disinkronkan kemampuan dan infrastruktur.
"Jadi akan ada assessment awal per individu. Lalu dikelompokkan dalam minat yang sama untuk diberi pembekalan ketrampilan. Setiap kelompok bisa sekitar 30an eks napiter," tandas Boy Rafli Amar.
(RM. Usman :/RGB)
0 komentar:
Posting Komentar