Semarang, RadarMuria.Com Menjelang akhir masa jabatan sebagai Bupati Pati, Haryanto berhasil mengantarkan Kabupaten Pati meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), kali ketujuh, secara berturut - turut.
Status WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI ini, adalah opini tertinggi atas audit laporan keuangan daerah, yang telah diraih Pemerintah Kabupaten Pati, sejak Tahun Anggaran 2015.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Kabupaten Pati ini, diserahkan Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Tengah, Ayub Amali, kepada Bupati Pati, di Kantor BPK, Semarang, Senin (23/05/22).
Selain Kabupaten Pati, opini WTP juga diserahkan kepada Kota Semarang, Kota Magelang, Kabupaten Purbalingga, Brebes, Kebumen, Magelang, Wonosobo, Pekalongan, Kudus dan Jepara.
"Menurut saya, WTP bukan sebuah hadiah. Karena untuk mendapatkan WTP, butuh perjuangan dan pengelolaan keuangan daerah yang baik sesuai akuntabilitas maupun kepatuhan pada aturan perundang - undangan", kata Haryanto, saat didaulat oleh sepuluh kepala daerah lainnya untuk mewakili memberi pidato sambutan.
Haryanto pun mengisahkan pengalamannya sebagai kepala daerah, hingga Pati mampu meraih WTP.
"Awal menjabat itu di tahun 2012. Pada 2012 - 2014, Pati masih Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Dengan bimbingam BPK dan pendampingan aset dari BPKP, pada 2015, kami baru mendapatkan WTP. Kepemimpinan sebelumnya malah WDP terus, bahkan mau disclaimer", ungkapnya.
Menurut Haryanto, opini WTP merupakan sebuah kebanggaan bagi daerah, karena pengelolaan keuangannya diyakini kebenarannya, baik dari sisi akuntabilitas maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang - undangan.
Dalam kesempatan itu, Haryanto menyampaikan terima kasih, selama 2 periode kepemimpinannya, Pemkab Pati mendapat bimbingan dan berhasil meraih WTP kali ketujuh.
"Karena tanpa peran dan bimbingan BPK, kami tak mungkin bisa jalan sendiri. Dan bahkan, selama 10 tahun ini, semua aman - aman saja", jelas Haryanto.
Adanya permasalahan atau temuan yang umum dijumpai BPK dibanyak daerah di Jawa Tengah, tambahnya, sudah barang tentu akan ditindaklunjuti oleh kepala daerah masing - masing, sesuai rekomendasi yang diberikan, sebagai wujud pertanggung-jawaban atas hasil audit laporan keuangan oleh BPK.
Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah, Ayub Amali dalam sambutannya berharap, hasil pemeriksaan keuangan yang telah disampaikan, agar dapat menjadi motivasi untuk memperbaiki pertanggung-jawaban pelaksanaan APBD.
"Mari kita bersama - sama berkomitmen mendukung penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel", tandas Ayub.
(RM. Usman :/fn1/FN/MK)
0 komentar:
Posting Komentar