Pati, Selasa (25/06/24), radarmuria.com Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah menggelar Sosialisasi Program Strategis Kementerian ATR/BPN, Selasa (25/06/24), bekerjasama dengan Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Riyanta.
Acara berlangsung di Joglo Aspirasi Riyanta, Jalan Ahmad Yani Pati, dihadiri pejabat Kanwil BPN Jateng, Anggota DPR RI Riyanta dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pati, Jaka Pramono sebagai narasumber.
Dalam keterangannya, Anggota DPR RI, Riyanta mengatakan, kegiatan yang diikuti 100 peserta dari berbagai elemen masyarakat itu, bertujuan memberikan pengetahuan dan pemahaman terhadap bidang pertanahan.
"Supaya mereka tahu dan paham terhadap masalah- masalah pertanahan, utamanya berkaitan masalah hak atas tanah dan penyerifikatannya", terang Riyanta.
Dengan pengetahuan dan pemahaman terhadap masalah tersebut, menurut dia, masyarakat dapat mengurus hak atas tanahnya dengan lebih mudah, murah dan cepat.
"Kalau masyarakat sudah paham, maka tidak akan dimanfaatkan oknum yang bisa menimbulkan terjadinya pungli, yang mengarah terjadinya praktik korupsi", tegas Riyanta.
Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pati, Jaka Pramono menjelaskan pentingnya dokumen kepemilikan tanah, yaitu sertifikat.
"Masih banyak yang Letter C. Maka target pada 2024 ini, sebanyak 25 ribu sertifikat dibagikan kepada masyarakat. Dan pada 2025, ditargetkan dapat didaftar dan terindentifikasi semua", jelas Jaka Pramono.
Menurut dia, Kantor Pertanahan Pati yang dipimpinnya ini, jumlah layanannya masuk kategori tinggi, menjadi bukti bahwa masyarakat telah sadar terhadap kepentingan atas sertifikat.
"Pada 2023 sebanyak 86 ribu transaksi terjadi di Kantor Pertanahan Pati. Pada 2024 , hingga Juni ini, ada 35 ribu layanan yang masuk", tambahnya.
Jaka Pramono mengungkapkan, pada 2024, Kantor Pertanahan Pati menjadi salah satu kantor yang ditunjuk untuk melaksanakan pendaftaran sertifikat elektronik.
"Bahasa kami itu mutasi, dari kertas dulu yang hijau itu, menjadi kertas satu lembar yang dokumennya digarap secara elektronik di-internal kami. Dokumen akan terjamin dan masyarakat akan mudah mengakses miliknya sendiri", ungkap Jaka Pramono.
Pada 12 Juli mendatang, program itu akan diluncurkan bersamaan kunjungan kerja Menteri ATR/BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Jawa Tengah.
Kementerian ATR/BPN mulai 2024, sesuai arahan Presiden Joko Widodo kepada Menteri AHY, memprioritaskan 3 hal, yakni mendorong penerapan Sertifikat Tanah Elektronik agar lebih masif, melakukan revisi peraturan terkait pemberian hak atas tanah dalam rangka mendukung pelaksanaan carbon trading, serta mempercepat pendaftaran 120 juta bidang tanah di 2024 melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Reporter : Baginda Usman
0 komentar:
Posting Komentar